Apakah Anda tahu bahwa juru parkir liar di Surabaya dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan menciptakan ketidaknyamanan bagi warga kota? Pada Juni 2025, penertiban terhadap jukir liar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) justru memicu protes besar-besaran dari Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI). Protes ini bahkan mengancam untuk melumpuhkan kota selama lima hari penuh, mulai dari 16 hingga 20 Juni 2025.
Fenomena ini bukan hanya berkaitan dengan masalah parkir, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial yang semakin berkembang di kota besar seperti Surabaya. Penertiban parkir yang terkesan mendadak telah memunculkan berbagai polemik di media sosial dan masyarakat. Bagaimana dampak dari penertiban ini, dan apa solusi yang bisa ditemukan untuk menciptakan sistem parkir yang lebih baik dan adil bagi semua pihak?
Dalam artikel ini, kita akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang penertiban juru parkir liar di Surabaya, dampaknya terhadap masyarakat, serta protes yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan tersebut.
Apa Itu Juru Parkir Liar?
Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan juru parkir liar. Juru parkir liar adalah orang yang melakukan kegiatan penarikan biaya parkir secara tidak sah di tempat-tempat umum atau di area yang tidak ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya, jukir liar ini bekerja di sekitar minimarket, pasar, atau tempat-tempat yang memiliki potensi parkir ramai. Meskipun mereka sering kali membantu mengatur lalu lintas parkir, kegiatan mereka seringkali tidak diawasi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku.
Sebagian besar jukir liar ini tidak memiliki izin resmi dari pemerintah kota dan sering kali menetapkan tarif parkir yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Selain itu, keberadaan mereka sering kali menyebabkan kericuhan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung yang merasa dirugikan oleh tingginya biaya parkir.
Dampak Penertiban Juru Parkir Liar di Surabaya
Pemkot Surabaya mulai melakukan penertiban terhadap jukir liar di berbagai kawasan kota, dengan tujuan untuk mengurangi kericuhan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini justru memicu kontroversi dan protes dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan komunitas jukir yang merasa kehilangan mata pencaharian mereka.
Berikut adalah beberapa dampak utama dari penertiban ini:
1. Gangguan terhadap Kehidupan Ekonomi Juru Parkir
Bagi banyak juru parkir liar, pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghasilan. Penertiban yang mendadak tanpa adanya solusi penggantian pekerjaan membuat banyak jukir kehilangan mata pencaharian. Hal ini menciptakan keresahan di kalangan mereka, yang kemudian berujung pada protes besar.
2. Peningkatan Ketegangan Sosial
Penertiban yang tidak melibatkan dialog sosial atau pemberian alternatif pekerjaan bagi jukir ini memperburuk ketegangan antara pemerintah dan warga yang terlibat langsung dalam kegiatan parkir liar. Hal ini semakin diperparah dengan viralnya video-video protes di media sosial, yang membuat ketegangan sosial semakin meningkat.
3. Berkurangnya Kenyamanan Pengguna Parkir
Beberapa laporan menyebutkan bahwa penertiban ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna parkir, karena terjadi kekurangan juru parkir yang terlatih dan pengelolaan parkir yang lebih buruk di beberapa lokasi.
4. Potensi Gangguan Lalu Lintas
Penertiban yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan gangguan lalu lintas, karena banyak pengemudi yang merasa kesulitan mencari tempat parkir yang aman dan teratur. Bahkan, di beberapa tempat, hal ini berujung pada penumpukan kendaraan yang mengganggu kelancaran jalan.
Protes Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI)
Sebagai respons terhadap kebijakan penertiban jukir liar, Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) merencanakan aksi protes besar-besaran yang akan berlangsung selama lima hari, mulai dari 16 Juni hingga 20 Juni 2025. FSMI menilai bahwa penertiban ini tidak hanya merugikan juru parkir liar, tetapi juga menyebabkan gangguan sosial yang cukup besar bagi warga Surabaya.
Dalam pernyataannya, Koordinator Aksi FSMI Surabaya, Baihaqi, menyatakan bahwa kebijakan penertiban ini telah menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat. Bahkan, video-video protes yang tersebar di TikTok semakin memperburuk situasi. Protes ini direncanakan akan dimulai dengan aksi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebagai bentuk penentangan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil bagi sebagian besar warga.
FSMI mengancam untuk melumpuhkan beberapa titik di Surabaya, termasuk jalan-jalan utama dan lokasi strategis, yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi kota.
Tuntutan dari FSMI
FSMI mengajukan sejumlah tuntutan dalam protes mereka, antara lain:
- Pemberian Alternatif Pekerjaan bagi para juru parkir liar yang terdampak oleh penertiban. FSMI meminta agar pemerintah memberikan pelatihan atau pekerjaan alternatif yang dapat menggantikan mata pencaharian mereka.
- Perbaikan Sistem Parkir di Surabaya, dengan melibatkan jukir yang sudah terlatih dan memiliki izin resmi dari pemerintah.
- Pemberian Solusi untuk Pengguna Parkir, dengan menciptakan sistem parkir yang lebih efisien, teratur, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak.
- Dialog antara Pemerintah dan Komunitas Juru Parkir untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memperhatikan kesejahteraan warga serta pengelolaan parkir yang lebih terorganisir.
Solusi untuk Mengatasi Masalah Parkir di Surabaya
Meskipun protes ini menyoroti ketidakpuasan terhadap kebijakan penertiban, kita juga perlu mencari solusi konstruktif agar masalah parkir liar ini bisa teratasi dengan baik. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh Pemkot Surabaya:
1. Membangun Sistem Parkir yang Lebih Terstruktur
Pemkot Surabaya dapat memperkenalkan sistem parkir yang lebih terstruktur, dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi parkir online. Hal ini akan memudahkan pengguna kendaraan dalam mencari tempat parkir yang tersedia dan meminimalisir adanya parkir liar.
2. Memberikan Pelatihan kepada Juru Parkir
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Surabaya bisa memberikan pelatihan kepada juru parkir liar agar mereka dapat beralih ke pekerjaan yang lebih terorganisir dan sah, seperti menjadi juru parkir resmi yang bekerja di bawah pengawasan pemerintah.
3. Meningkatkan Kolaborasi dengan Swasta
Pemkot juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun lebih banyak area parkir yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Kolaborasi ini dapat mempercepat penyediaan tempat parkir yang lebih baik, tanpa melibatkan pihak yang tidak sah.
4. Sosialisasi kepada Masyarakat
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya parkir yang teratur dan dampak negatif dari parkir liar terhadap kelancaran lalu lintas dan keamanan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil.
Penutup
Penertiban juru parkir liar di Surabaya memang menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kenyamanan. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, namun pelaksanaannya harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, terutama bagi juru parkir yang terdampak.
Protes besar-besaran yang dilakukan oleh Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) menjadi gambaran nyata betapa pentingnya melakukan dialog dan mencari solusi yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menciptakan Surabaya yang lebih baik, perlu adanya pendekatan yang lebih bijaksana dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan.
Jika Anda memiliki pandangan atau pengalaman terkait dengan masalah parkir liar di Surabaya, jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.
